Kerjasama dan Pengikatan Jual Beli dengan Pengembang

TANYA

Dalam beberapa bulan ke depan kami akan segera menandatangani perjanjian jual beli atau kerjasama dengan sebuah pengembang yang berencana membeli serta mengembangkan tanah kami. Pengembang tersebut akan membayar harga tanah sekaligus keuntungannya secara bertahap dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak perjanjian jual beli. Tanah milik kami tersebut rencananya akan dikembangkan untuk perumahan (compound).

Berdasarkan latar belakang tersebut kami memiliki beberapa pertanyaan.

1.  Apakah dalam kerjasama/jual beli tersebut, kami mempunyai posisi hukum yang aman?

2.  Dapatkah kami diberikan contoh klausula-klausula apa saja yang harus diatur dalam perjanjian dengan pengembang?

Rudi,

Cibubur

JAWAB

Dengan semakin maraknya jumlah pembangunan perumahan, banyak pengambang yang menggunakan sistem kerjasama dan jual beli sebagaimana pertanyaan Bapak di atas. Untuk pengembang, hal tersebut tentu saja akan sangat membantu keuangan/pembiayaan mereka karena pengembang tidak perlu mengeluarkan biaya besar di awal pelaksanaan proyek. Sedangkan untuk pemilik tanah, meskipun tidak menerima pembayaran secara tunai, mereka akan mendapatkan jumlah keuntungan yang lebih besar daripada langsung menjual tanahnya secara tunai.

Aman atau tidaknya sistem kerjasama ini, sangat tergantung pada itikad baik kedua belah pihak. Pada beberapa kasus, pengembang terbukti melakukan wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada pemilik tanah. Ada juga pemilik tanah yang dalam masa perjanjian mengalihkan haknya atau menggadaikan tanahnya kepada pihak ketiga. Itikad tidak baik dari salah satu pihak seperti ini, dapat memicu terjadinya permasalahan/konflik hukum yang berkepanjangan.

Dengan demikian, ada baiknya Anda memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Setiap pihak membuat perjanjian secara notariil (di depan Notaris/PPAT). Berikut kami sampaikan gambaran singkat tentang klausula-klausula yang perlu disepakati bersama.

  • Obyek perjanjian. Mengatur dengan jelas dasar kepemilikan (sertipikat/girik), batas-batas tanah, dan luas tanah.
  • Sistim kerjasama. Mengatur dengan jelas bahwa pengembang akan membeli lahan dan diberikan kuasa untuk mengembangkan lahan dan menjual kepada pihak ketiga.
  • Sistem jual beli tanah dan pembagian keuntungan. Mengatur dengan jelas jumlah, cara, dan jangka waktu kewajiban pengembang membayarkan harga tanah dan keuntungannya.
  • Perijinan. Mengatur dengan jelas siapa yang berkewajiban untuk mengurus segala perijinan berkaitan dengan pengembangan tanah tersebut.
  • Biaya-biaya. Mengatur dengan jelas siapa yang akan membayar biaya-biaya yang timbul akibat perjanjian tersebut.
  • Wanprestasi. Mengatur dengan jelas kondisi seperti apa yang dapat disebut dengan wanprestasi. Klausula ini mengatur juga sanksi-sanksinya.
  • Pemutusan sepihak. Mengatur dengan jelas dalam kondisi seperti apa salah satu pihak dapat memutuskan perjanjian tersebut. Diatur juga mengenai akibat hukumnya.

Demikian yang dapat disampaikan, semoga dapat bermanfaat.



Dibagi ke

Leave a Reply